Penyalainews, Pekanbaru - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan 1.405 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dalam program bedah rumah Padat Karya Tunai (PKT) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Tak hanya membuka lapangan kerja agar angka pengangguran dapat dikurangai, program ini juga bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat guna meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga bisa tinggal di hunian yang layak.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan dilaksanakannya program ini sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat agar hidup di hunian yang layak.
"Kami berharap dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” ungkap Basuki, Senin (24/5).
Setidaknya, Rp23,24 triliun dari anggaran dialokasikan Kementerian PUPR untuk program PKT tersebut. Dari anggaran tersebut, Rp2,46 triliun ditargetkan untuk 114.900 unit rumah di Indonesia.
Sementara itu, Rp28,1 miliar dari anggaran program BSPS dialokasikan untuk 1.405 unit RTLH di Riau. 1.405 unit RTLH yang ditargetkan untuk dibedah tersebar di 10 Kota/Kabupaten dan 93 desa dengan sebaran 750 unit di Kabupaten Kampar, 90 unit Kabupaten Indragiri Hilir, di Kabupaten Indragiri Hulu 165 unit.
Kemudian, sebanyak 30 unit di Kabupaten Rokan Hulu, 75 unit di Kabupaten Kuantan Singingi, 90 unit di Kabupaten Indragiri Hilir dan 60 unit di Kabupaten Pelalawan. Sementara untuk di Kabupaten Bengkalis ada 105 unit, Kabupaten Siak terdapat 100 unit, serta 15 unit masing-masing di Kota Pekanbaru dan Dumai.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menyebutkan penerima program ini akan menerima manfaat lainnya berupa Rp20 juta, yakni Rp17,5 juta dialokasikan untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk membayar upah tukang.
"Total bantuan Program BSPS di Provinsi Riau yang sebesar Rp28,1 miliar," sebut Khalawi.
Menurut Khalawi, program BSPS tersebut upaya pemerintah memberi stimulan kepada masyarakat agar meningkatkan kualitas rumah di Riau agar layak huni. Untuk pendampingan, kata dia, petugas dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III dikerahkan dalam membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Pokja PKP) serta dokumen RP3KP sebagai pendorong pembangunan agar tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III, sebutnya, bahkan menggandenga pemerintah daerah untuk mendata calon penerima daerah bantuan program BSPS ini agar tepat sasaran. ***
Comment