Penyalainews, Padang - Proses pembangunan Tol Padang-Pekanbaru yang terkendala masalah pembebasan lahan di Sumatera Barat (Sumbar) mendapat sorotan dari Komite II Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi Dewan Perwakilan Derah (DPD) RI.
Dipimpin oleh Wakil Ketua Abdul Puteh, sejumlah anggota Komite II DPD RI turun melakukan kunjungan kerja ke Sumbar, Senin (22/3).
Puteh turut membawa anggota DPD RI yang berasal dari Sumbar, Emma Yohanna, Edwin Pratama Putra, Aji Mirni Mawardi, Dedi Iskandar Batubara, TGH Ibnu Khalil dan Dharma Setiawan dalam kunjungan itu.
"Kita mendorong Pemprov Sumbar agar segera menyelesaikan persoalan tol Padang-Pekanbaru ini. Ini proyek strategis nasional yang menghubungkan Sumbar dengan Riau," kata Puteh saat pertemuan dengan Gubernur Sumbar, Mahyeldi, mengutip Kompas.com, Rabu (25/3).
Puteh mengatakan, proyek strategis nasional itu dapat menghidupkan sektor ekonomi kedua belah pihak.
"Selain itu juga menghidupkan sektor lain seperti pariwisata dan lainnya," jelas Puteh.
Sementara itu, Anggota DPD RI asal Riau, Edwin Pratama turut mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar agar meniru langkah Riau dalam pembebasan tanah.
"Kalau kami di Riau pembebasan tanah tidak begitu masalah. Salah satu strateginya adalah melibatkan anggota DPD dan DPR RI asal Riau sendiri," kata Edwin.
Diceritakan Edwin, Gubernur Riau ketika itu meminta anggota DPD dan DPR RI membantu Pemprov dalam hal sosialisasi kepada masyarakat.
"Kita bantu. Reses-reses kami arahkan ke daerah tol itu. Sekaligus kami sosialisasi. Akhirnya tidak ada masalah," jelas Edwin.
Menurut Edwin, Riau sangat mendukung selesainya tol Padang-Pekanbaru dengan cepat.
"Jika jalan Sumbar Riau putus, harga cabai bisa Rp 150.000 per kilo. Ini karena suplai dari Sumbar terputus juga," kata Edwin.
Untuk itu, Anggota DPD RI asal Sumbar, Emma Yohana juga mendesak Pemprov Sumbar agar melibatkan DPD RI untuk mengatasi masalah yang ada.
"Kebetulan kita ada di Komite II yang bermitra dengan BUMN. Ini akan kita bantu. Jika tol ada, manfaat yang dirasakan bukan hanya Sumbar saja, tapi juga daerah tetangga," jelas Emma.
Sementara Gubernur Sumbar Mahyeldi menyebutkan dukungan dari anggota DPD RI tersebut sangat bermanfaat sebagai solusi dari persoalan yang ada.
"Nanti bisa kita tiru juga seperti Riau. Kita akan minta dukungan dari anggota DPD dan DPR RI asal Sumbar," kata Mahyeldi.
Sebelumnya, Anggota DPR RI Komisi V Bidang Infrastruktur dan Perhubungan, Athari Gauthi Ardi meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman segera menuntaskan proses pembebasan lahan tol Padang-Pekanbaru, ruas Padang-Sicincin.
Akibat belum tuntasnya pembebasan lahan itu, pembangunan fisik menjadi mangkrak dan terancam dihentikan sementara tahun 2021 ini.
"Sudah tiga tahun sejak diresmikan Presiden Joko Widodo tahun 2018 lalu, progres pembangunan tol itu terganjal pembebasan lahan," kata Athari, Senin (8/3).
Comment