Penyalainews, Karimun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun diminta mencari jalan keluar terhadap keluh-kesah masyarakat tentang lapangan pekerjaan, terutama kepada siswa dan siswi yang baru saja lulus dari jenjang pendidikan SMA/SMK, D3 dan S1. Selain itu, pemerintah juga diminta lebih peka untuk mencari solusi meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
Kusnadi, Tokoh Muda Paguyuban Pasundan di wilayah Kecamatan Kundur mengatakan dengan terciptanya lapangan pekerjaan, masyarakat dapat mewujudkan impiannya terkhususnya para generasi muda di Kabupaten Karimun.
Kusnadi juga mengatakan, perjalanan masyarakat Kabupaten Karimun yang ingin mencari pekerjaan ke negeri Jiran sangat dipersulit sehingga membuat pupus harapan masyarakat untuk mencari nafkah di negeri Jiran .
"Dengan berbagai kesulitan bagi masyarakat Kabupaten Karimun untuk masuk dan bekerja di Malaysia pada saat pemerintah pusat gencar menurunkan Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di berbagai daerah di seluruh tanah air," kata Kusnadi, Jum'at (14/07/2023).
Kusnadi menjelaskan, UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) seharusnya dipisahkan dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Karena menurutnya, jika ada kejadian penempatan PMI secara ilegal, bisa saja dikategorikan sebagai perbuatan malalui administrasi bukan TPPO.
"Undang - undang Nomor 21 Tahun 2007 seharusnya dipisahkan dengan Undang - undang Nomor 18 Tahun 2017, sebab TPPO bukanlah persoalan PMI ilegal," terangnya.
Selain itu, kata Kusnadi, banyak pihak masyarakat kundur yang kecewa atas larangan bagi masyarakat Karimun untuk mencari pekerjaan ke negeri Jiran. Akibat larangan tersebut, menurutnya membuat perekonomian masyarakat menjadi melemah dan berdampak terhadap meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Karimun.
Ia memperkirakan, hampir ribuan orang masyarakat Karimun yang mencari nafkah setiap harinya ke Malaysia karena tidak adanya lapangan pekerjaan yang diciptakan pemerintah kabupaten maupun provinsi.
"Dengan demikian saya berharap kepada Pemerintah Karimum dan DPRD Karimum serta instansi terkait untuk mengambil sikap dan segera mencari jalan keluar dari masalah yang sedang dialami masyarakat," pungkasnya.
Di tempat terpisah, Tokoh Muda Kecamatan Kundur, Ramanda sangat menyayangkan adanya larangan terhadap masyarakat untuk berangkat mencari pekerjaan ke negara tetangga seperti Malaysia.
Menurutnya, sudah menjadi lumrah bagi masyarakat Kundur dan Karimun yang merupakan saudara-saudara kita untuk bekerja di sana untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarganya.
"Keberangkatan saudara-saudara kita untuk mencari pekerjaan ke negeri Jiran disebabkan susahnya untuk mendapatkan pekerjaan di tempat sendiri dengan kata lain pemerintah dinilai gagal dalam menyediakan lapangan pekerjaan," kata Ramanda.
Disisi lain, kata Ramanda, pemerintah Kabupaten Karimun maupun Provinsi Kepri beberapa waktu lalu telah melaksanakan Program Pelatihan Plate Welder yang di lakukan pada tiap tahunnya dengan tujuan mempermudah anak-anak untuk mendapatkan pekekrjaan.
"Pelatihan melalui BLK welder buka dan dilaksanakan pemerintah tapi lapangan pekerjaan hingga kini tidak pernah di ciptakan, Ungkap Ramanda
Lebih lanjut, kata Ramanda, ada ratusan orang yang sudah dinyatakan lulus baik itu tingkat SMA/SMK, D3 dan S1 sampai saat ini masih sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga banyaknya pengangguran mengakibatkan angka kemiskinan bertambah dan bahkan tidak terelakkan.
"Sampai saat ini masih banyak penggaguran sehingga saya katakan pemerintah tidak mampu menciptakan lapangan kerja dan di nilai gagal dalam memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat khusus nya masyarakat Kabupaten Karimun yang kita cintai ini," terang Ramanda
Menurutnya, tidak heran jika anak-anak tersebut merantau keluar daerah dan bahkan keluar negeri mengingat lapangan pekerjaan di tempat sendiri tidak pernah diciptakan oleh pemerintah. Sehingga mereka terpaksa mencari pekerjaan keluar daerah demi memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk menyambung kehidupan keluarga.
"Diharapkan pemerintah Kabupaten Karimun seharusnya ambil sikap dalam masalah yang di keluhkan oleh masyarakat dan mencari jalan keluar dari semua persoalan yang menjadi keluhan masyarakat yang berdampak pada kesengsaraan dan kemiskinan masyarakat khususnya masyarakat Pulau Kundur," tutupnya.***rls/shd
Laporan : Suhardi
Comment